EROSI CITRA SBY DEMOKRAT

Perjalanan kabinet Indonesia bersatu selalu dihiasi dengan praktik-praktik korupsi. Baik itu kabinet Indonesia bersatu jilid satu (2004-2009) maupun kabinet Indonesia bersatu jilid dua yakni periode 2009 hingga sekarang. Apakah karena dua periode itu ditakdirkan oleh Tuhan bahwa Indonesia akan dipenuhi tikus-tikus koruptor atau apakah pemerintah tidak kuasa lagi membendung kejahatan exstra ordinary crime tersebut.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mnyebutkan, telah terjadi puluhan tindak pidana korupsi tahun 2004 sampai 2009. Di awal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi dugaan korupsi dalam pengadaan Helicopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh. Pada tahun 2005 KPK menahanan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah yang terjerat tindak pidana korupsi dana YPPI yang merugikan Negara sebesar 100 Miliar Rupiah. Sementara, tahun 2009  KPK menetapkan mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono sebagai tersangka kasus korupsi alat kesehatan berbiaya 40 Miliar. Sutedjo kemudian dinyatakan bersalah dan divonis 3 tahun penjara. Dan masih banyak lagi kasus korupsi yang melibatkan pejabat pada level Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Musim korupsi belum usai, perjalanan kabinet jilid dua pemerintahan SBY masih dilingkupi tindakan kejahatan perampokan uang Negara Belum rampungnya penyelesaian kasus korupsi BLBI dan Century, kini SBY dihadapkan pada kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet yang terus menyeret nama-nama elit partainya. Bermula dari tertangkapnya M. Nazarudin, mantan bendahara umum PD, beberapa waktu lalu KPK menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru kasus suap Wisma Atlet. Bahkan beberapa nama lain disebut-sebut seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng yang kemudian mengguncangkan internal partai. Sampai saat ini kasus tersebut masih belum terang benderang dan sangat berpotensi mnyeret beberapa elit lain.

Marketing Partai Politik

            M. N. Clemente mendefinisikan marketing politik sebagai pemasaran ide-ide dan opini-opini yang berhubungan dengan isu-isu politik atau isu-isu mengenai kandidat. Secara umum, marketing politik dirancang untuk mempengaruhi suara pemilih di dalam pemilu. Dalam pemahaman Clemante, keserasian antara ide dan opini dengan isu-isu politik akan menghasilkan marketing politik yang efektif.

            Sedangkan menurut Firmanzah, Marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses, tidak hanya terbatas pada kampanye politik, namun juga mencakup bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform dan program yang ditawarkan. Firmanzah menjelaskan bahwa marketing politik tidak hanya membangun citra partai tetapi juga melalui program yang ditawarkan. Ia memahami bahwa pembangunan platform dan simbol tidak lah cukup untuk mencitrakan partai ke ranah publik dalam jangka panjang. Karena hal demikian hanya akan menjadi pepesan kosong dari sebuah janji politik calon wakil rakyat.

            Jika bersandar pada teori Firmanzah, marketing politik PD dalam membangun simbol, image dan platform terbilang sukses. Terbukti dengan kemenangannya dalam dua periode kepemimpinan. Namun ada satu hal yang terlupakan yang sebenarnya merupakan poin penting dalam marketing politik. Padahal point itulah yang akan membawa trusht terhadap partai dan sosok SBY. Poin tersebut yakni kemampuan partai dalam mengeksekusi program yang ditawarkan berupa pemberantasan korupsi.

Praksisnya, progam SBY Demokrat dalam pemberantasan korupsi menemui jalan buntu. Alih-alih mengurangi tindak korupsi di Indonesia, PD bagai menelan ludah sendiri. Korupsi yang telah merasuk pada semua sendi kehidupan kini menjadi virus yang terus menyebar ke internal partainya.

Masa Depan Partai Demokrat

            Jika melihat sejarahnya, partai yang didirikan pada 9 September 2001 ini terbilang sukses dalam mengantarkan Susilo Bambang Yudoyono menuju kursi kepresidenan. Pada tahun 2004, PD meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Sungguh prestasi yang fantastis untuk sebuah partai pendatang baru dalam kontestasi Pemilihan Umum. Sementara itu pada tahun 2009 PD kembali menunjukan taringnya dengan berhasil merebut 150 kursi diparlemen dan menempatkan jabatan presiden kepada SBY untuk untuk kali kedua.

            Namun perjalanan partai pemenang pemilu tersebut tidak semulus apa yang dibayangkan, SBY, pembina partai sekaligus president Republik Indonesia selalu menghadapi kisruh ekternal maupun internal politik. Teori Firmanzah nampaknya tidak tuntas dillaksanakan SBY. Dan akibatnya, secara internal, PD mengalami perpecahan politik dan kekuasan. Sementara pada tataran praksis, publik mulai jenuh dengan politik citra yang dibangun SBY. Di tengah maraknya kasus korupsi, tampak tidak ada keseriusan SBY dan kadernya dalam penuntasannya, namun terkesan hanya untuk melindungi citra partai dan kekuasaanya. Jika kondisi itu tidak disikapi dengan tegas, bisa jadi apa yang diramalkan politisi senior, Permadi benar adanya: SBY akan tumbang pada tahun 2012.

Menanti Ketegasan SBY

Partai Demokrat semakin meradang, sementara publik semakin jengah melihat polah politisi Demokrat. Terdapat tuntutan reformasi politik untuk internal dan ekternal oleh SBY. Konfrensi pers beberapa hari lalu tidak memberikan kepuasan publik bahwa kisruh akan segera tuntas. Oleh karenanya harus ada gebrakan baru untuk menyelamatkan partai yang sudah di ujung tanduk.

Tindakan koruptif beberapa elit partainya harus disikapi secara serius. Hal itulah yang kemudian dapat memperbaiki citra SBY Demokrat di mata masyarakat. mengeluarkan parasit ditubuh demokrat adalah sikap tegas yang seharusnya menjadi kebijakan partai. Dalam hal eksekusi, SBY pun harus turun tangan sendiri dalam penuntasan korupsi yang telah menjangkiti kader inti Demokrat. Meskipun mungkin dalam kenyataannya, SBY harus ‘cuci gudang’ untuk membayar sikap kesatria tersebut.

Ditengah kejenuhan masyarakat, keberanian SBY memberangus korupsi sangatlah dinanti-dinanti. Sebelum kepercayan habis dan jabatan keperesidenan usai. Waktu yang tersisa sudah selayaknya digunakan untuk habis-habissan bersama KPK berperang melawan kejahatan extra ordinary crime yang semakin menggila. Apa lagi menjelang pemiliu 2014, parpol-parpol 'nakal' akan semakin ganas merampok uang rakyat untuk keperluan kampanye dipemilu mendatang. Memperbaiki sistem pemerintahan dalam memakmurkan rakyat dan menjaga brangkas Negara serta menghukum berat pelaku koruptor adalah satu-satunya cara memperbaiki citra SBY Demokrat yang tengah dilanda erosi.