DRAMA POLITIK SBY

Akhir-akhir ini para politisi demokrat mencuat di media. Sayangnya, pemberitaan yang muncul bukan karena prestasi yang dicapai. melainkan berita tak sedap yang menimpa kader partai yang dibina oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Salah satu berita yang sedang marak diperbincangkan adalah kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet yang menjerat beberapa politisi demokrat.

Penetapan terdakwa kepada M. Nazarudin, mantan bendahara partai Demokrat, diprediksi  bakal mengungkap nama-nama lain dalam kasus tersebut. Prediksi tersebut ternyata tidak meleset,  tidak tanggung-tanggunag nama yang keluar tidak lain adalah elit partai seperti Anas Urbaingrum dan Angelina Sondakh.

  Skandal korupsi yang menimpa kader partai berlambang Bintang segi tiga tersebut tentu saja bertolak belakang dengan komitmen SBY , dewan Pembina partai Demokrat yang juga presiden Republik Indonesia. Dalam kampanye, SBY selalu menggemborkan slogan “berantas korupsi”. Setelah dilantik menjadi presiden pun, beliau selalu mewanti-mewanti para penegak hukum agar menindak tegas para pelaku korupsi. Adanya janji pemberantasan korupsi, tentu saja menjadi harapan masyarakat Indonesia yang sudah meradang akibat maraknya kasus korupsi.

Namun, dalam perjalananya pemerintahan yang sudah berjalan hampir dua periode tersebut, tindak pidana korupsi tidak kunjung berkurang apalagi usai, malah semakin mengganas. Ironisnya, kasus korupsi nyatanya  menjerat kader-kadernya sendiri. Pemerintahan yang digawangi oleh sang “pemberantas” korupsi  kini semakin kerepotan dalam pemberantasannya.

 Maraknya kasus korupsi tentu saja mempertanyakan kembali political wiil SBY dalam pemberantasannya. Apakah beliau memang benar-benar ingin memberantas korupsi atau  slogan “berantas korupsi” hanya digunakan untuk  meraup suara dalam pemilu, mempercantik citra sang presiden agar nampak aman saat menguras kas Negara.

Kabinet Indonesia Bersartu jilid 2 , akan segera usai. Jabatan SBY pun akan segera berakhir mengingat dalam konstitusi jabatan president hanya dua kali untuk orang yang sama. Fakta mengatakan bahwa waktu yang semakin sedikit itu tidak mengurangi jumlah kasus korupsi. Akhirnya  masyakarat semakin jelas memberikan penilaian terhadap janji dan kinerja SBY dalam memberantas korupsi hanya drama politik belaka.